Talawi Hilie, 21 November 2025 — Pemerintah Desa Talawi Hilie melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Program Kerja BUMDesa Talago Ameh pada Jumat, 21 November 2025 pagi bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Talawi Hilie. Musyawarah ini menjadi agenda strategis dalam menentukan arah pengembangan ekonomi desa untuk tahun 2026, khususnya melalui penguatan sektor peternakan.

Musdes dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, perangkat desa, Pendamping Desa, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa, serta unsur masyarakat. Kehadiran berbagai unsur ini memastikan proses musyawarah berjalan partisipatif dan transparan.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Talawi Hilie menegaskan bahwa penetapan program kerja BUMDesa sangat penting sebagai upaya penguatan ekonomi lokal. BUMDesa Talago Ameh diharapkan mampu menjadi lembaga usaha yang profesional, mampu mandiri, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada sesi inti musyawarah, Pelaksana Operasional BUMDesa memaparkan rencana usaha yang akan dijalankan pada tahun 2026, yaitu pengembangan unit usaha peternakan sapi pedaging. Usaha ini dipilih karena memiliki potensi besar, baik dari sisi kebutuhan pasar maupun ketersediaan lahan pendukung di wilayah desa.

Pendamping Desa juga memberikan penegasan bahwa rencana usaha tersebut harus didukung dengan perencanaan yang matang, mulai dari manajemen kandang, pengadaan bibit sapi, pakan, kesehatan hewan, hingga pemasaran. BUMDesa diminta segera menyusun dokumen teknis seperti Rencana Kerja, RAB, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaannya bisa berjalan efektif.

Setelah melalui pembahasan dan tanggapan dari peserta musdes, seluruh peserta menyepakati dan menetapkan program kerja BUMDesa Talago Ameh Tahun 2026 dengan fokus utama pada usaha peternakan sapi pedaging. Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Musyawarah ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda sahnya keputusan. Pemerintah Desa Talawi Hilie berharap agar program yang telah disepakati dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.